Situs KODAM XVII/Cenderawasih - Ksatria Pelindung Rakyat
logo

Jumlah Pengunjung

Website counter

sejak 29 Juli 2009

Google Search

Kilas Berita

 


LEMDIK /SATPUR/BANPUR


RINDAM

BRIGIF-20

YONIF 751/BS

DENKAV-3/SERBU

DENZIPUR 10

DENZIPUR 11

DENZIPUR 12

DENZIPUR 13


BADAN PELAKSANA KODAM


POMDAM

HUBDAM

KUDAM

BINTALDAM

AJENDAM

PALDAM

KUMDAM

KESDAM

BEKANGDAM

TOPDAM

JASDAM


KORAN PAPUA


TRANSLATE

 

Pilih Bahasa

LINKS
BUKU TAMU


ADMIN STATUS



ALBUM KEGIATAN

 

 


situs ini terbaik dilihat pada screen resolution 1024x768

 

NETRALITAS TNI

NETRALITAS TNI SEBAGAI WUJUD TUNTUTAN PROFESIONALITAS TUGAS DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK 2009


Oleh : Danpusterad

1.    Latar Belakang

Kehidupan demokrasi yang ingin dibangun bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya diharapkan dapat mewujudkan sebuah tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  yang aman dan sejahtera.  Suatu tatanan dimana rakyat memiliki kekuatan penuh, menikmati kehidupan yang adil dan makmur.   Cita-cita kearah itu sering disebut sebagai gambaran dari masyarakat Indonesia baru.  Mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang demokratis adalah sebuah peluang sekaligus tantangan.  Sesuai agenda reformasi dimana lebih diarahkan untuk mewujudkan kehidupan demokratis yang sehat, karena dirasakan telah terjadi pemasungan terhadap demokratisasi selama pemerintahan Orde Baru.  Upaya perwujudan cita-cita reformasi, secara bertahap telah berhasil, terbukti dengan terselenggaranya Pemilu 2004 yang demokratis serta mendapatkan pengakuan masyarakat dunia.  Adapun berbagai permasalahan mendasar yang tersisa, harus diperhatikan dan dipecahkan bersama karena dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa yang bersifat multidimensional dan saling ketergantungan.   
Kontribusi TNI dalam kehidupan politik telah memunculkan silang pendapat yang dikotomis, antara yang pro dan kontra, sehingga kondisi tersebut mendorong munculnya kontroversi pendangan internasional tentang civil-military relation di Indonesia. Pada penyelenggaraan Pemilu 2004, Panglima TNI menempuh kebijakan “Bahwa TNI bersikap netral dan prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya”.  Langkah ini mendapatkan apresiasi dari sebagian besar masyarakat dan telah meningkatkan kembali citra TNI yang sempat terpuruk pada awal-awal reformasi akibat perannya dibidang politik yang begitu dominan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Didasari dengan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam kerangka sistem politik yang demokratis, transparan dan akuntabel maka sangat berpengaruh terhadap peran penggunaan hak politik prajurit TNI.  Dengan pertimbangan bahwa kualitas demokrasi akan semakin baik apabila melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga dapat memberikan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat dan pimpinan nasional terpilih.  Oleh sebab itu, perlu dicermati tentang kemungkinan penggunaan hak pilih prajurit TNI pada Pemilu-Pemilu mendatang yang justru diarahkan untuk keluar dari tuntutan profesional tugas menuju runtuhnya keutuhan dan keselamatan bangsa.  Terkait dengan penjelasan di atas dan ramainya wacana yang pro dan kontra tentang penggunaan hak pilih prajurit TNI, maka tulisan ini lebih diarahkan pada pemahaman bahwa netralitas TNI merupakan wujud dari tuntutan profesionalitas tugas dalam menghadapi tahun politik 2009.

2.     Permasalahan

Pertama, hak pilih TNI merupakan hak politik prajurit selaku Warga Negara sehingga dalam menyikapinya banyak timbul “pro dan kontra” tentang penggunaannya pada Pemilu yang akan datang.  Mereka yang bersikap pro, berargumentasi bahwa hak pilih adalah hak politik setiap Warga Negara untuk menggunakannya pada Pemilu, sedangkan mereka yang bersikap kontra berpendapat bahwa dalam kondisi bangsa saat ini pemberian hak pilih TNI masih belum saatnya, karena akan membahayakan integritas, netralitas dan soliditas TNI sehingga akan berdampak pada keutuhan dan keselamatan NKRI.   Kedua, belum semua prajurit TNI memahami secara benar, bagaimana implementasi tuntutan profesionalitas tugas dihadapkan dengan hak pilihnya dengan tetap memegang teguh netralitas TNI.

3.     Dasar Pemikiran

a.     UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyebutkan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa semua Warga Negara (termasuk prajurit TNI) mempunyai kedudukan yang sama di bidang politik, yang berarti bahwa prajurit TNI memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.
b.     UU RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Pasal 145 berbunyi  “Dalam Pemilu 2004 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya”. Penjelasan pasal 145 ini hanya singkat yakni “cukup jelas”.
        Rumusan ini termasuk “daerah abu-abu” yang membuka peluang berbeda dalam menafsirkannya, sehingga dapat pula diartikan dengan, pada Pemilu 2004 yang lalu anggota TNI tidak menggunakan hak pilihnya atas kemauan sendiri, jadi hak tersebut sebenarnya tidak hilang, dalam arti bisa digunakan oleh TNI pada Pemilu berikutnya.
c.     UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI pasal 39 berbunyi “Prajurit TNI dilarang terlibat dalam: (1) kegiatan menjadi anggota partai politik; (2) kegiatan politik praktis; (3) kegiatan bisnis, dan (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”. Dalam pasal ini lebih menekankan agar TNI tidak melakukan kegiatan politik praktis dan tetap teguh menjaga netralitasnya di bidang politik.
d.    Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/ 1/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada.   Dan dilanjutkan dengan peluncuran Buku Saku tentang Netralitas TNI yang mencantumkan pedoman-pedoman bagi netralitas TNI dalam Pemilu mendatang dan Pemilihan Kepala Daerah.
e.    Surat Telegram Kasad Nomor STR/535/2008, tanggal 29 Oktober 2008 tentang mewujudkan Netralitas prajurit TNI Angkatan Darat dalam Pemilu dan Pilkada.

4.    Pembahasan

a.    Tinjauan dari Aspek Hukum
Sesuai UUD 1945 pasal 27, prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara lain khususnya di bidang politik. Selanjutnya sesuai UU RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum antara lain pasal 13, dinyatakan bahwa semua Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih.   Hal ini mengandung pengertian bahwa prajurit TNI sebagai Warga Negara juga mempunyai hak pilih dalam Pemilu, walaupun pada pasal 145 menyatakan bahwa anggota TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004.  
Terlepas dari ada atau tidaknya unsur politis dibalik wacana hak politik prajurit ini, maka akan membuka peluang berbeda dalam menafsirkannya.  Tafsiran pertama, UU Nomor 12 Tahun 2003 semacam memberi “janji” bahwa pasca Pemilu 2004 anggota TNI dan Polri diberi hak mengikuti Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu.

Artinya pada Pemilu 2009 sudah waktunya anggota TNI dan Polri diberi hak memilih. Kelompok yang setuju terhadap penafsiran ini menanggapi bahwa amandemen UU Nomor 12 Tahun 2004 seharusnya tidak merubah pasal 145.  Kalau dilakukan amandemen, maka rumusannya harus dipertegas yang substansinya menjurus kepada anggota TNI dan Polri diberi hak pilih. Logika yuridis ini yang dipakai sebagai argumentasi oleh kalangan akademisi dan komponen lainnya yang cenderung setuju dengan wacana anggota TNI dan Polri diberi hak memilih.  

Tafsiran kedua, cenderung menganggap pasal 145 tidak otomatis memberi jaminan kepada anggota TNI dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009.  Bahkan, rumusan pasal ini diharapkan dapat dipangkas dalam amandemen UU Nomor 12 Tahun 2003, yaitu tidak akan memberi kesempatan kepada anggota TNI dan Polri menggunakan hak pilih. Minimal akan menjuruskan kepada “wilayah abu-abu” baru yakni dalam Pemilu 2009, anggota TNI dan anggota Kepolisian RI tidak menggunakan hak pilihnya.

Kebijakan Panglima TNI pada Pemilu 2004 dan 2009 sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 145 ini, dimana hak pilih prajurit TNI tidak digunakan demi menjaga soliditas TNI dan memperbaiki citra TNI setelah dihujat pada awal reformasi karena perannya di bidang politik yang berlebihan pada masa Orde Baru. Nuansa yang berkembang pada awal reformasi tentang tuntutan agar TNI tidak lagi berpolitik praktis sangat mempengaruhi penyusunan UU RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, sehingga muncul ketentuan bagi prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan politik praktis, dan pada akhirnya tidak menggunakan hak memilih dan dipilih pada Pemilu 2004 dan 2009.

Sampai saat ini ketentuan ini dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh prajurit TNI sebagaimana Pemilu 2004 yang lalu, sehingga telah menaikkan citra TNI di mata masyarakat Indonesia. Seiring dengan kehidupan demokrasi yang terus berjalan, telah berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat. Kondisi ini mempengaruhi pandangan atau pendapat prajurit TNI tentang hak politiknya, disisi lain juga mempengaruhi kesadaran para elit politik di tingkat nasional bahwa TNI bukan dan tidak pernah boleh jadi lembaga politik, sehingga diperlukan tanggungjawab yang besar dari setiap prajurit TNI untuk lebih dahulu menanggalkan profesinya sebagai militer, sebelum dia memutuskan menggunakan hak politiknya secara penuh untuk dipilih sebagai pengelola otoritas politik.  Di sini harus ditegaskan, memasuki profesi militer dan keluar dari posisi tersebut untuk karir politik, keduanya adalah hak dan pilihan bebas setiap warga.  Tak ada satupun keadaan pada posisi tersebut yang bisa ditafsirkan sebagai suatu perampasan hak politik, walau dalam berjalannya waktu dan perkembangan demokrasi akan menjadi lain, maka institusi TNI akan tetap berpegang pada tiga hal mendasar dalam penggunaan hak pilihnya yakni (1) mengacu pada landasan hukum dan peraturan perundang-undangan; (2) konsisten pada asas netralitas TNI, serta; (3) mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

b.    Tinjauan dari Aspek Demokrasi
Dalam kehidupan politik yang demokratis, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi serta keikutsertaan dalam proses demokrasi. Dewasa ini pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Pemilu 2004 untuk memilih anggota legislatif sebagai wakil rakyat dan dilaksanakannya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden.
Jumlah anggota masyarakat yang ikut dalam proses demokrasi (Pemilu) akan menentukan tingkat keberhasilan dari proses demokrasi tersebut, dan pemerintah Indonesia dinilai cukup berhasil dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, karena di samping dapat berlangsung secara “Luber dan Jurdil” serta aman juga banyak anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu tersebut. Keikutsertaan prajurit TNI sebagai pemilih dalam Pemilu ditinjau dari segi kuantitas akan menambah bobot dari Pemilu tersebut, karena jumlah masyarakat yang ikut Pemilu bertambah banyak. Artinya seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali diberi hak yang sama dalam kehidupan demokrasi sesuai UUD 1945, serta tidak adanya diskriminasi terhadap Warga Negara Republik Indonesia.

Memang ada pendapat dari sekelompok masyarakat yang menyatakan bahwa keikutsertaan prajurit TNI sebagai pemilih akan menarik TNI ke dalam kancah politik praktis seperti pada masa Orde Baru serta akan membahayakan pengembangan kehidupan demokrasi.

Kekhawatiran seperti itu sah saja, akibat trauma masa lalu, namun di era keterbukaan saat ini dimana supremasi hukum dijunjung tinggi pendapat tersebut mungkin terlalu "dini", karena pada hakekatnya prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan sama dengan Warga Negara lain dalam berdemokrasi.  Sebenarnya kekhawatiran seperti itu bisa dieliminir dengan peraturan yang ketat sehingga dapat mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan yang ditakutkan.  Namun, bukan TNI yang harus membuat persiapan, melainkan badan eksekutif dan legislatif, yang punya kekuasaan politik membuat peraturan perundang-undangan.  TNI sendiri secara internal juga harus memperkuat doktrinnya, terutama yang melarang TNI untuk kembali masuk dalam politik praktis.  Dengan aturan ketat, diharapkan keterlibatan prajurit TNI dalam pemilu nanti hanya sebatas datang, memberikan hak pilihnya, lalu pulang ke rumah atau satuannya.

Kondisi Parpol pada parameter kedewasaannya saat ini, justru agak berat, dalam arti kekhawatiran akan akses munculnya perpecahan (di tubuh TNI) dan TNI tergoda untuk masuk memang selalu ada, namun perlu dilihat siapa yang justru tergoda untuk memanfaatkan. Tidak menutup kemungkinan yang tergoda untuk memanfaatkan justru dari Parpol dan semua wacana yang dilontarkan itu terbukti, karena Parpol yang tidak bisa menahan godaan untuk merangkul militer, sehingga seberapa jauh Parpol bisa menahan diri untuk tidak lagi menarik-narik TNI setelah prajurit diberi hak pilih.  Kalau benar demikian adanya, maka benar sinyalemen yang menyatakan bahwa Parpol banyak yang belum dewasa sehingga menjadikan ujian bagi berjalannya kelangsungan agenda reformasi serta kehidupan berdemokrasi.

c.     Tinjauan dari Aspek Netralitas TNI
Peran TNI pada masa Orde Baru merupakan sebuah pengalaman yang suram bagi perjalanan demokrasi, dimana TNI ikut terjun dalam kancah politik dan telah membuat sipil tak berdaya karena TNI telalu jauh masuk ke dalam wilayah politik hingga melumpuhkan demokrasi. Sebagai akibatnya TNI menjadi tidak profesional, lebih mementingkan peran politiknya daripada fungsi pertahanan negara. TNI lebih berpihak pada golongan, yang pada akhirnya muncul gerakan demokrasi yang menggeser peran politik TNI. Citra TNI menjadi sangat terpuruk dimata masyarakat dan gerakan reformasi telah mencabut peran politik TNI, di mana Dwifungsi TNI kemudian disingkirkan dan kini TNI didudukkan pada posisi yang sebenarnya sebagai Alat Pertahanan Negara.   Oleh sebab itu TNI segera mereformasi dirinya dan pimpinan TNI menetapkan antara lain, “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis” atau harus senantiasa menjaga netralitas TNI dan telah dibuktikan dalam Pemilu 2004.  Pada era reformasi saat ini, dimana kehidupan demokrasi terus berkembang dan kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, masih terdapat nuansa yang menginginkan agar TNI tetap netral di bidang politik, namun disisi lain ada pula nuansa yang ingin memberikan hak politik kepada prajurit TNI sebagai Warga Negara.

Pada dasarnya dengan diberikan hak politiknya sebagai Warga Negara bagi prajurit TNI dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu-Pemilu yang akan datang adalah tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu UUD 1945, dan akan menghilangkan kesan adanya perlakuan yang diskriminatif di bidang politik bagi prajurit TNI serta dapat meningkatkan moril prajurit TNI.  Di sisi lain yang paling utama adalah TNI sebagai institusi negara yang mempunyai tugas berkaitan langsung dengan tegak atau runtuhnya negara, bersatu atau bercerainya bangsa, oleh karena itu menempatkan tugas diatas segala-galanya, karena tugas diatas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, harga diri dan kebanggaan maka harus tetap menjaga netralitasnya sebagaimana yang telah ditunjukkan selama ini dan berpedoman pada buku saku netralitas TNI yang dibagikan kepada seluruh prajurit diantaranya ; poin pertama menyebutkan, netralitas TNI berarti tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis ; poin kedua, mengatur ketentuan harus mundur dari dinas aktif jika akan mengikuti Pemilu atau Pilkada sesuai ketentuan ; poin ketiga, lebih berisi soal implementasi pelaksanaan netralitas baik perorangan maupun institusi diantaranya yang terpenting adalah ketentuan prajurit TNI tidak menggunakan hak pilihnya baik pada Pemilu maupun Pilkada dan pada poin keempat, prajurit TNI juga tidak dibolehkan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, serta bentuk kelengkapan kepanitiaan lain terkait Pemilu, baik ditingkat pusat maupun daerah.  Prajurit TNI juga tidak dibolehkan campur tangan menentukan dan menetapkan peserta Pemilu, termasuk menjadi juru kampanye atau tim sukses. Prajurit TNI juga tak diperbolehkan memobilisasi organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat teretentu, tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih, atau campur tangan menentukan peserta Pemilu perorangan.  Sementara itu, poin kelima berisi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan komandan atau kepala dinas satuan. 

Beberapa tugas seperti mensosialisasikan soal netralitas TNI pada setiap apel dan jam komandan.  Tidak hanya itu, mereka juga wajib mengecek sejauh mana hal itu sudah dipahami prajurit.  Setiap komandan satuan juga wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarga anak buahnya dimasyarakat untuk mencegah hal-hal yang melanggar.  Jika terjadi kesalahan, komandan satuan yang bersangkutan harus memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Setiap prajurit TNI juga diperintahkan untuk membatasi keberadaan mereka secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas, dilokasi kampanye.  Juga harus diperhatikan agar jangan sampai ada identitas peserta Pemilu atau Pilkada terpasang dilingkungan markas atau fasilitas TNI lainnya.  Bahkan, dalam urusan mencegah atau menangani bentrok fisik antar masa atau perorangan peserta Pemilu atau Pilkada disekitar markas atau fasilitas TNI lainnya, prajurit TNI hanya dapat melakukannya dalam radius 100 m dari markas atau fasilitas TNI itu, dan juga jika pada saat kejadian tidak ada aparat kepolisian.  Prajurit TNI juga tidak dibolehkan mengomentari, menilai, mendiskusikan, apalagi mengarahkan anggota keluarga dan lingkungannya utuk memilih kontestan manapun peserta Pemilu atau Pilkada.  Namun, jika terjadi sesuatu yang berpotensi mengganggu, menghambat, atau menggagalkan Pemilu atau Pilkada, prajurit TNI wajib melapor secara hirarkis.  Lebih lanjut dalam butir keenam dan ketujuh berisi penekanan kembali soal larangan bagi prajurit TNI selama penyelenggaraan proses Pemilu dan Pilkada, berikut sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.   Buku saku pedoman netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada yang memuat tujuh poin, yang masing-masing diperinci lagi kedalam beberapa butir ketentuan sudah dipegang oleh setiap prajurit, sehingga jika sampai terjadi pelanggaran maka pelanggaran itu dilakukan oleh oknum dan bukan oleh institusi TNI.

Dalam hal ini perlu komitmen yang kuat bagi seluruh prajurit TNI, terutama unsur pimpinan dan atasan untuk tetap memegang teguh netralitas TNI dan melakukan pengawasan yang ketat agar prajurit TNI tidak melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI tersebut, serta perlu mewaspadai agar tidak terjadi prajurit TNI dijadikan sebagai alat oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya.

d.     Tinjauan dari Aspek Profesionalitas Tugas TNI
Salah satu wasiat Jenderal Besar Soedirman untuk TNI adalah  “Janganlah mudah tergelincir dalam  saat yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita, seperti yang kita hadapi pada dewasa ini, fitnah yang besar atau halus, tipu muslihat yang keras atau yang lemah, provokator yang tampak atau sembunyi, semua itu insya Allah dapat kita lalui dengan selamat, kalau saja kita tetap awas dan waspada, memegang teguh pendirian cita-cita, sebagai patriot Indonesia yang sejati”.

Dari wasiat Panglima Besar Jenderal Soedirman tersebut, maka dalam menghadapi kondisi tarik menarik kepentingan hingga saling melempar fitnah seperti saat ini sangatlah tepat langkah TNI  untuk senantiasa berpijak pada relnya sendiri demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional.  
Tugas tentara itu berkaitan langsung dengan tegaknya atau runtuhnya negara, bersatu atau bercerainya bangsa, oleh karena itu menempatkan tugas diatas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, harga diri dan kebanggaan.   Mari kita coba pahami tentang sejumlah kekhawatiran sebagaimana pernah dikemukakan oleh beberapa pimpinan TNI, bahkan secara tegas mengatakan bahwa hak politik TNI sudah diserahkan kepada negara begitu ia dikukuhkan sebagai prajurit TNI.
          
      Pertama, pengalaman masa lalu dalam pemilu tahun 1955, di mana tentara diberi hak pilih ternyata disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh partai politik. Yang terjadi kemudian adalah, tentara terpecah belah, tidak solid apalagi kompak.  Ia menjadi tentara partai politik, tentara yang mengabdi kepada partai, bukan lagi menjadi tentara nasional karena politik tentara menjadi politik partai.

      Kedua, pengalaman Orde Baru, di mana TNI ikut terjun dalam kancah politik telah membuat sipil tak berdaya karena TNI telalu jauh masuk ke dalam wilayah politik dan melumpuhkan demokrasi. Akibatnya. TNI menjadi tidak profesional, lebih mementingkan peran politiknya daripada fungsi pertahanan negara. TNI lebih berpihak pada golongan. Akibat berikutnya muncul gerakan demokrasi yang menggeser peran politik TNI. Gerakan reformasi telah mencabut peran politik TNI, di mana Dwifungsi TNI kemudian disingkirkan dan kini TNI didudukkan pada posisi yang sebenarnya sebagai alat pertahanan negara.

          Ketiga, sebagaimana tuntutan reformasi, bahwa TNI jangan lagi terjun ke dalam politik praktis, sehingga ia harus steril dari politik. Jangan lagi terseret dalam arena politik. Sebab untuk bisa mewujudkan TNI yang berdiri di atas semua golongan, maka ia tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan politik dan kepentingan partai politik.
         
Komitmen inilah yang hendak dijalankan oleh TNI. Bahkan kita ingat bagaimana ketika TNI mengambil langkah mendahului untuk keluar lebih cepat dari DPR yakni tahun 2004, bukan tahun 2009 sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Kehendak TNI kemudian disambut positif seluruh lapisan masyarakat, yang berarti TNI telah mengakhiri peran politiknya untuk lebih konsentrasi pada peran sebenarnya, pertahanan negara.

          Langkah selanjutnya, TNI kemudian benah diri, konsolidasi untuk segera menjadikan dirinya profesional dengan tidak akan bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan politik praktis. TNI ingin institusinya steril dari politik. Bagi anggota yang ingin berpolitik, dipersilahkan untuk keluar dari TNI. Keputusan ini pun memperoleh sambutan positif kalangan luas, dan menyebutnya TNI telah kembali ke khitahnya, kembali ke jatidirinya sebagai tentara rakyat, tentara nasional, dengan menjalankan politik negara. Ketika RUU tentang pemilu masih menjadi pembahasan di DPR, dan itu pun ditolaknya bila ternyata hak pilih itu justru merugikan profesionalitas TNI.

          Sekarang mari kita berandai-andai bila pada akhirnya TNI diberikan hak pilih, hak politik sebagaimana Warga Negara di negara demokrasi. Di situ partai-partai politik akan bersaing untuk memperebutkan suara TNI. Akibatnya segala cara dan upaya dilakukan untuk memperebutkan suara tentara. Bayangkan bila nanti markas tentara, komplek tentara, perumahan tentara, kantor tentara dijadikan ajang kampanye baik langsung atau terselubung. Bayangkan bila setiap kesatuan tentara menjadi pendukung partai yang berbeda-beda. Misalnya, kesatuan Kavaleri adalah pendukung Partai Politik Jagung, Infanteri, mendukung Partai Singkong, Artileri Partai Ubi. Kodam pendukung Partai Terong, dan lain sebagainya. Dihadapkan dengan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, rasanya masih sulit untuk berharap bahwa TNI tidak akan berkotak-kotak di saat diberi hak pilih dalam pemilu.

          Bila ini yang terjadi, dan bila ini yang diinginkan, maka TNI akan semakin sulit untuk menjadi TNI yang profesional dan solid. TNI akan semakin sulit untuk mencurahkan perhatiannya pada pertahanan negara, tetapi lebih perhatian ke pertahanan partai. TNI akan sulit untuk menguasai teknologi, taktik dan teknik kemiliteran, tetapi akan disibukkan oleh urusan Parpol. TNI tidak berkonsentrasi pada latihan, tetapi akan tersita waktunya untuk menerima santiaji para politisi. TNI tidak akan berpikir dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, tetapi akan berpihak pada kepentingan Parpol yang didukungnya.
          Pada ujung-ujungnya, TNI akan pecah berantakan dan yang menanggung beban sosial adalah rakyat kecil, bukan pengamat politik, bukan pengamat militer, apalagi para politisi.

          Untuk hal yang lebih ekstrim misalnya, mari kita bayangkan juga bagaimana bila masing-masing anggota TNI pendukung fanatik partai saling berbeda pandangan dan saling ingin memenangkan Parpol yang didukungnya ? TNI adalah institusi bersenjata yang memiliki kekuatan pemaksa.  Dikhawatirkan bila setiap kesatuan TNI hendak memenangkan Parpol yang didukungnya, akhirnya menyalahgunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lain.  Hal ini jangan diremehkan, jangan anggap enteng, dan jangan terlalu menyederhanakan masalah.  Jangan terkena provokasi Parpol , sedang saling ejek antar kesatuan atau angkatan saja sudah sering mengundang perkelahian. Juga harus ingat, bagaimana mudahnya terjadi friksi Parpol hanya karena kepentingan yang berbeda di antara para kadernya.

          Karenanya, kekhawatiran ini rasanya bukan sesuatu yang tak beralasan, tetapi hal itu menunjukkan sikap kearifan dan kehati-hatian dalam menjaga agar tentara tetap berjalan pada relnya.  Berikan ruang dan waktu agar TNI berkonsentrasi pada tugas dan fungsinya sebagai pertahanan negara.  Biarkan TNI menjalankan politik negara.  Buang jauh-jauh kehendak untuk menyeret tentara dalam wilayah politik. TNI memang tidak tabu untuk mengerti perkembangan politik. Tetapi soal urusan politik, memang bukan urusan TNI.

5.     Kesimpulan

Netralitas TNI merupakan pertaruhan TNI untuk ikut menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan hal ini menyangkut 2 (dua) hal pokok yaitu reformasi Internal TNI, khususnya pada perubahan kultur prajurit melalui konsistensi sikap, untuk benar-benar menjadikan prajurit TNI sebagai alat Negara dibidang Pertahanan, yang tidak sekali-kali mencampuri urusan politik praktis dan Politik TNI adalah Politik Negara, yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, serta berorientasi kepada pencapaian kepentingan Nasional.   
Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya dalam kehidupan demokrasi, telah membawa pengaruh pada pandangan prajurit TNI tentang hak politiknya sebagai Warga Negara.

Untuk itu, pada tahun politik 2009 ini perlunya peran ekstra para pimpinan, atasan dan komandan satuan untuk meningkatkan dan pengawasan langsung dilapangan tentang  kadar ketangguhan prajurit yang bermuara pada kehandalan dalam sikap, pikiran dan tindakan.  Sejurus dengan itu, maka setiap prajurit harus terampil dalam menjalankan tugas apapun, peka dan tanggap terhadap setiap aspirasi yang muncul di masyarakat maupun terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara.   

---Selesai---

Copyright 2018 admin@kodam17cenderawasih.com All Rights Reserved