PANGDAM XVII/CENDERAWASIH TERIMA AUDIENSI KETUA IGSSARPRI

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun, menerima audiensi Ketua Yayasan Independent Group Supporting The Special Autonomous Region of Papua Within The Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Frans Albert Yoku, di ruang tamu Pangdam.

Pada audiensinya Frans Albert Yoku menyampaikan berkembangnya isu di dalam  kongres Amerika tentang kejahatan kemanusiaan berupa pelanggaran HAM yang dilakukan TNI di wilayah Papua.

Perkembangan isu tersebut apabila tidak diantisipasi dan diperhatikan akan berdampak negatif terhadap kredibilitas TNI khususnya yang bertugas di Papua. Dalam hal ini Pangdam menegaskan, bahwa Kodam XVII/Cenderawasih selalu memberikan penekanan kepada seluruh prajuritnya untuk selalu menjunjung tinggi HAM dengan meningkatkan kemanunggalan dengan rakyat dalam melaksanakan tugasnya. “TNI merupakan bagian dari Masyarakat”, tegas Pangdam. Bahkan dalam kunjungan Dubes Amerika Scoot Merciel hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 lalu, Pangdam memberikan penjelasan tentang isu adanya operasi militer di Puncak Jaya. Isu tersebut tidak benar, “Tidak ada operasi militer di Puncak Jaya, TNI hanya membantu tugas Polri, itupun kalau ada permintaan bantuan dari pihak Polri”, jelas Pangdam. Sedangkan Operasi Pengamanan Perbatasan adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh TNI karena berhubungan dengan tegaknya kedaulatan NKRI.

Dalam kesempatan yang sama Frans Albert Yoku juga menaruh simpati terhadap rencana kunjungan Presiden RI ke daerah korban banjir bandang di kabupaten Wasior Papua Barat. Simpati juga ditujukan kepada Ny. Nurmala Hotma Marbun selaku Istri Pangdam dan ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XVII/Cenderawasih yang mencetuskan program pemberantasan buta aksara di Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap kondisi rakyat Papua.  

Hal-hal lain yang dibicarakan dalam audensi tersebut yaitu membahas masalah kepedulian terhadap pembangunan Papua serta kelestarian alam Papua yang harus didukung oleh semua pihak terutama kerjasama pemerintah pusat, daerah dan instansi-instansi terkait. Perlu diketahui bersama bahwa Frans Albert Yoku adalah WNI yang pernah tinggal di Papua Nugini sejak tahun 1967 karena pelarian. Kemudian bersama rekan-rekannya mempelopori Repatriasi WNI di Papua Nugini tahun 2007, karena Papua sudah berubah seiring bergulirnya reformasi dan membangunnya kembali Papua untuk menjadi yang lebih baik. (Pendam 17)